Oleh Syamsul Maarif, SS., M.Pd
Fenomena kotak kosong pernah menang di beberapa daerah dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Salah satu contoh paling dikenal adalah kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Kota Makassar 2018. Pada Pilkada tersebut, hanya ada satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi, setelah calon lainnya, Mohammad Ramdhan Pomanto (wali kota petahana), didiskualifikasi oleh KPU. Hasilnya, kotak kosong berhasil mengalahkan pasangan calon tunggal tersebut dengan perolehan suara lebih banyak.
Selain Kota Makassar, fenomena kotak kosong juga terjadi di beberapa daerah lain, seperti:
1. Kabupaten Pati (2017): Pada Pilkada Pati, Jawa Tengah, pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful Arifin kalah oleh kotak kosong. Masyarakat setempat memilih kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap calon tunggal yang dianggap tidak memberikan pilihan alternatif.
2. Kabupaten Tangerang (2018): Pilkada di Kabupaten Tangerang juga mencatat kemenangan kotak kosong atas calon tunggal Ahmed Zaki Iskandar. Meskipun Zaki adalah petahana, banyak warga memilih kotak kosong.
3. Kabupaten Jayapura (2017): Di Jayapura, pasangan calon tunggal Mathius Awoitauw-Giri Wijayantoro kalah oleh kotak kosong, menunjukkan penolakan masyarakat terhadap kandidat yang tersedia.
Fenomena kemenangan kotak kosong ini mencerminkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses politik yang mereka anggap tidak memberikan pilihan yang memadai atau dianggap terlalu dikuasai oleh kekuatan tertentu.
Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang mencerminkan ketidakpuasan atau penolakan masyarakat terhadap calon tunggal yang tersedia. Beberapa penyebab utama kotak kosong bisa menang adalah:
1. Ketidakpuasan Terhadap Calon Tunggal
Banyak pemilih merasa bahwa calon tunggal yang maju dalam Pilkada tidak mampu mewakili aspirasi mereka atau tidak dianggap kompeten. Hal ini bisa disebabkan oleh reputasi negatif calon, kinerja yang tidak memuaskan (terutama jika petahana), atau karena calon tersebut dianggap bagian dari oligarki politik yang menguasai wilayah tersebut. Akibatnya, masyarakat lebih memilih kotak kosong sebagai bentuk protes.
2. Kurangnya Pilihan Alternatif
Ketika hanya ada satu calon yang maju, masyarakat merasa tidak diberikan pilihan yang adil. Hal ini membuat mereka merasa demokrasi lokal tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena demokrasi idealnya menawarkan beberapa pilihan yang dapat dibandingkan. Ketiadaan lawan bagi calon tunggal membuat pemilih mencari cara untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka, dan kotak kosong menjadi satu-satunya jalan untuk menyuarakan perlawanan terhadap sistem yang tidak memberikan alternatif.
3. Dominasi Oligarki Politik Lokal
Di beberapa daerah, struktur politik lokal sering kali dikuasai oleh segelintir elite politik atau kelompok oligarki yang memiliki pengaruh besar. Dalam situasi ini, calon tunggal seringkali dipandang sebagai representasi dari kepentingan kelompok tersebut. Masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik cenderung menolak calon yang dianggap bagian dari dominasi kekuasaan ini dengan memilih kotak kosong.
4. Penolakan terhadap Politik Dinasti
Dalam beberapa kasus, calon tunggal sering kali berasal dari keluarga atau jaringan politik dinasti. Hal ini menimbulkan penolakan di kalangan masyarakat yang menginginkan regenerasi politik dan pemimpin yang lebih merakyat. Ketika dinasti politik terlalu kuat, kotak kosong menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi keluarga atau kelompok tertentu dalam pemerintahan lokal.
5. Mobilisasi Gerakan Kotak Kosong
Dalam beberapa kasus, muncul gerakan masyarakat sipil yang secara aktif mengampanyekan pilihan kotak kosong. Mereka melihat bahwa memilih kotak kosong adalah cara untuk menekan elite politik dan memaksa diadakannya pemilihan ulang yang lebih kompetitif. Gerakan ini sering kali muncul sebagai bentuk kolektif dari frustrasi masyarakat terhadap sistem politik yang dianggap tertutup dan tidak transparan.
6. Diskualifikasi Calon Lain
Kemenangan kotak kosong juga bisa terjadi jika calon pesaing yang potensial didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti yang terjadi dalam Pilkada Makassar 2018. Dalam situasi ini, masyarakat yang awalnya mendukung calon yang didiskualifikasi memilih untuk tidak memberikan dukungan kepada calon tunggal yang tersisa dan beralih memilih kotak kosong.
7. Kampanye Negatif Terhadap Calon Tunggal
Kampanye negatif yang efektif terhadap calon tunggal dapat mempengaruhi opini publik secara signifikan. Jika masyarakat terpapar informasi yang meragukan integritas atau kemampuan calon tunggal, hal ini dapat meningkatkan kecenderungan untuk memilih kotak kosong sebagai alternatif.
8. Harapan Akan Pemilihan Ulang
Masyarakat yang memilih kotak kosong sering kali berharap bahwa dengan kemenangan kotak kosong, pemilihan ulang akan dilakukan, dan akan muncul calon-calon baru yang lebih baik dan beragam. Ini menjadi dorongan bagi pemilih yang merasa tidak ada calon yang layak pada saat Pilkada pertama kali.
Kemenangan kotak kosong pada dasarnya merupakan ekspresi protes politik yang kuat dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pilihan yang tersedia, baik karena alasan personal terhadap calon, kekecewaan terhadap sistem politik, maupun faktor-faktor struktural lainnya seperti oligarki atau politik dinasti.
Postingan
Jos