Lahirnya Neo Orde Baru

Oleh Syamsul Maarif

Orde Baru merupakan sebuah periode pemerintahan di Indonesia yang ditandai oleh kepemimpinan Soeharto.

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Lama kepemimpinan Soeharto berkisar 32 Tahun dari Tahun 1966 hingga akhirnya lengser ke prabon pada tahun 1998.

Ada yang penting untuk kita ingat, bahwa peralihan antar orde itu ada dialektikanya dimana orde baru lahir setalah berproses melawan orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno yang di nilai diktator dan hendak melanggengkan kekuasaan seumur hidup.

Berbagai peristiwa penting terjadi di masa kepemimpinan Soekarno, dari yang terkenal dengan diplomasinya yang mengguncang dunia, gagasan-gagasannya yang mengglobal, tentu Soekarno membutuhkan bukti kuat untuk merealisasikan gagasannya agar tidak sekedar disebut kata tanpa fakta. Maka upaya Soekarno mewujudkan menggabungkan Nasionalis, Agamis dan Komunis bersatu bergotong royong membangun Indonesia mencapai kemakmurannya seperti yang di cita-citakan dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Rupanya usaha mewujudkan gagasan menjadi realita tidaklah mudah, terbukti adanya perlawan dari Partai-partai Islam seperti partai masyumi, partai Syariat Islam dan partai NU. Meski kemudian Partai NU dianggap berkhianat bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia ( PKI) membentuk kabinet gotong royong sebagai bentuk pengejawantahan gagasan nasakom-nya Soekarno.

Tahun 1965 ada peristiwa G30S PKI, demonstrasi berjilid-jilid oleh mahasiswa menolak rezim Soekarno, yang akhirnya di 1966 kekuasaan rezim Soekarno tumbang, dan sebagai alarm lahirnya orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto.

Membaca kaleodoskop orde baru, masa kepemimpinan Soeharto dari 1966 hingga 1998. 

Diawal kepemimpinan Ia muncul sebagai harapan rakyat hingga dijuluki bapak pembangunan, banyak pembangunan yang trlah dicapai dari pembangunan fisik hingga non fisik.

Akan tetapi tidak ada gading yang tak retak, Demi melanggengkan kekuasaan, kepemimpinannya dikenal otoriter dan represif. Siapapun yang tidak sependapat akan berakhir di penjara atau bahkan tinggal nama.

Panggung politik hanya sebatas sandiwara, siapapun yang berbeda dengan penguasa dipastikan terintimidasi oleh kekuatan aparat Tentara dan Pegawai Negeri Sipil, hingga kepala desa. Mereka yang tidak searah dipastikan akan menanggung akibatnya. Seperti misalnya Apabila mereka pegawai guru negeri bisa di tempatkan di daerah yang jauh, apabila di wilayahnya tidak menang Golkarnya.  

Alih-alih sloroh guyon para pengamat luar negeri tentang demokrasi Indonesia ini luar biasa dimana sebelum pemilihan sudah diketahui pemenangnya.

Perjuangan mereka para aktifis yang kritis mencermati kepemimpinan Soeharto dari masa ke masa telah tercatat dalam sejarah, dari tahun 70an hingga tahun 90an. Hingga akhirnya perjuangan para aktifis membuahkan hasil di 1998, lengsernya rezim Soeharto.

Lengsernya rezim Soeharto merupakan penanda lahirnya orde Reformasi. Sebagaimana sebuah kelahiran, kegembiraan menyambutnya dengan penuh harapan terjadinya perubahan, maka kemudian di orde reformasi membatasi kepemimpinan presiden paling lama 2 periode, memberi ruang kebebasan berpendapat, pemilu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, TNI dan Polri dipisah, lahirnya MK sebagai penjaga konstitusi dan KPK sebagai pemberantas Korupsi.

Rupanya orde reformasi dirasa mulai muncul ada perlawanan dari orde baru, dengan hadirnya tag line, "piye, enak zamanku toh?" dengan gambar Soeharto terpampang dimana-mana.

Golkar yang dulu sebagai Golongan yang berkuasa pada Orde Baru, di orde reformasi menjadi Partai dan perolehan suaranya menduduki peringkat ke dua setelah PDIP.

Di orde reformasi ada beberapa hal memang yang semestinya jadi koreksi terutama lemahnya arah pembangunan yang konstruktif dari periode ke periode sehingga kesejahteraan masyarakat yang merata tidak juga hadir dirasakan oleh rakyat. Masih saja masyarakat merasakan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mereka yang bekerjapun masih mendapatkan upah yang kurang dari cukup. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tambah meraja lela hingga ke level bawah. Kwalitas pendidikan jauh dari mutu harapan. Bahkan eksploitasi sumber daya alam brutal tidak mengindahkan etika lingkungan. Dan yang lebih miris lagi hilangnya sifat kenegarawan dengan ditandai oleh berbagai pelanggaran etik yqng dilakukan oleh para pejabat negara.

Kondisi ini seolah melegitimasi lahirnya neo orde baru di bawah kepemimpinan Jokowi.

Jokowi yang oleh kalangan reformasi dulu digadang-gadang mewakili wong cilik hingga tag line yang viral "Jokowi adalah Kita", tapi rupanya justru diakhir masa kepemimpinannya mengobrak-abrik tatanan demokrasi demi ambisi melanggengkan kekuasaan dari upaya mewacanakan penambahan masa jabatan, 3 periode, hingga meloloskan anaknya menjadi Calon Wakil Presiden melalui MK yang disana ada Paman Usman.

Bahkan upaya Jokowi selaku Kepala Negara dengan tanpa ragu menyatakan cawe-cawe, mengerahkan kekuatan negara untuk memenangkan anaknya.

Lengkap sudah kondisi tersebut menjadi sirine telah lahirnya sang neo otoriterian, yang bernama Jokowi, yang membidani lahirnya kembali neo orde baru.

Kekuasaan itu membuat orang jadi gila bukan? Maka izinkan penulis mengutip kalimat Pascal yang pernah dikutip oleh M Faucolt dalam Madnes and Civilization: "Manusia sangat membutuhkan kegilaan, jika ia menolak menjadi gila, maka ia akan masuk ke dalam kegilaan yang lain".

Wallahualam bissowab.