Mula Demokrasi Terpimpin

 

Oleh Syamsul Maarif

"Ah utopis! Apalah gunanya gagasan (ide) kalau tidak ada prakteknya, itu sama halnya hidup di alam imaginer."

Itulah picu terhadap orang-orang yang mempunyai gagasan, ide, cita-cita, maka mereka yang memilikinya tentu tidak hanya mendiamkan gagasannya hanya hidup di alam imaginer, mimpi atau angan-angan belaka.

Soekarno, sang proklamator, Presiden pertama Indonesia, mempunyai gagasan besar yang ingin diwujudkan dalam memimpin Bangsa Indonesia, yaitu dengan menyatukan keberagaman dalam bingkai kolaborasi Nasionalis, Agamis dan Komunis bersatu yang kita kenal dengan istilah Nasakom.

Akan tetapi gagasan ini menuai penolakan dari partai partai islam Masyumi, NU dan PSII) yang tidak ingin PKI turut sertamenyusun kabinet saat itu.

Sehingga Gagal usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dewan Konstituante dan rentetan peristiwa politik selama masa demokrasi liberal mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959 dan mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Isi Dekrit tersebut Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Dekrit 5 Juli 1959 memberikan kekuasaan yang cukup besar pada presiden, MPR maupun lembaga tinggi negara. Hal ini terlihat pada masa-masa Demokrasi Terpimpin serta terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Memberikan peluang untuk militer untuk dapat terjun di dunia politik.

Disisi lain dekrit juga (1) menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis, (2) memberikan pedoman yang jelas dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, dan (3) merintis pembentukan lembaga tertinggi yaitu MPRS dan DPAS.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak awal berdirinya Demokrasi Terpimpin, hal ini terlihat bahwa dalam dekrit yang menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Yang artinyq juga Pemberlakuan Presiden menjabat tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan.